Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Evaluasi Tiga Laporan Kebebasan Beragama di Indonesia

leave a comment »


Tahun 2008 akhir dan awal tahun 2009, the Wahid Institute, Setara Institute dan Center for Religious and Cross-Culture (CRCS) menerbitkan laporan tahunan kebebasan beragama. Masing-masing menggunakan judul yang berbeda-beda. Meski begitu, perbedaan itu tidak ada artinya sebab mereka melaporkan kasus-kasus yang menggambarkan pelanggaran atas kebebasan beragama di Indonesia tahun 2008.

Laporan tersebut disambut oleh publik. Sambutan tersebut ada yang kritis satu sisi dan sinis di kelompok lain. Perayaan kritis sekaligus suka cita atas tiga laporan tersebut adalah mereka yang merasa bahwa laporan ini penting sebagai tolok ukur perkembangan kebebasan beragama di tanah air kita. Sehingga laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan juga masyarakat sipil dalam melindungi kebebasan beragama. Meski begitu mereka tetap kritis atas kekurangan dapal pelaporan kondisi kebebasan beragama di Indonesia.

Di samping itu, ada juga yang sinis. Mereka menganggap bahwa laporan ini tidak lebih dari kepanjangan-tangan Barat yang hendak merusak Islam. Sikap sinis semacam ini biasa karena melindungi warga memilih keyakinan keagamaan secara pribadi di Indonesia bukan pekerjaan ringan. Tidak sedikit orang yang usil terhadap keyakinan orang lain.

Untuk itu, Paramadina dan MPRK merasa laporan ini sangat penting bagi kemajuan bangsa sebagai bangsa yang damai. Namun, sebagai bukti kesetujuan, kami melakukan sejumlah evaluasi agar di masa mendatang laporan tahunan kebebasan beragama lebih baik lagi. Selain evaluasi, juga usulan mengenai bagaimana mengukur kebebasan beragama di Indonesia.***

Bagi yang berkepentingan, kami silakan unduh versi pdf-nya di bawah.

========================

Pengantar

Baru-baru ini terbit tiga laporan tentang kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2008, yang ditulis oleh The Wahid Institute (WI), SETARA Institute (SI), dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS).  Rilis ketiga laporan ini adalah terobosan penting bagi kampanye lebih lanjut kebebasan beragama di Indonesia.  Hal ini harus disambut gembira.

Namun, ketiga laporan itu juga tak luput dari keterbatasan dan kelemahan.  Studi evaluatif ini dimaksudkan untuk menilai dan memberi masukan guna perbaikan penulisan laporan tersebut di masa depan.  Selain memperlihatkan keterbatasan dan kelemahan dalam ketiga laporan di atas, studi ini juga berusaha menunjukkan model penulisan laporan yang lebih memadai.  Dan untuk itu, berdasarkan data-data yang dipelajari dan diolah dari laporan WI dan SI yang ada, studi ini juga mencoba “merekonstruksi” laporan kebebasan beragama di Indonesia pada 2008, dengan metode yang lebih memadai.  Di sini kami misalnya menemukan bahwa banyak insiden pelanggaran dalam laporan WI dan SI yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai insiden.

Di bawah ini disampaikan beberapa kesimpulan umum dari studi evaluatif ini.

Pertama, ketiga laporan kurang lugas di dalam menunjukkan kebebasan beragama sebagai tema pokok laporannya; dalam hal ini, laporan SI adalah yang terlugas.  Ketiga laporan juga mengandung kelemahan mendasar di dalam menetapkan kategori pelanggaran dan bagaimana mengukurnya.  Kelemahan ini menyebabkan tumpang-tindihnya satu dan lain kategori dan dihitungnya satu insiden pelanggaran beberapa kali.  Selain itu, ketiga laporan juga kurang memanfaatkan metode statistik untuk menganalisis berbagai pelanggaran yang terjadi.  Akhirnya, dalam tingkat yang berbeda, ketiga laporan, yang ditulis berdasarkan sumber-sumber berbeda, juga mengandung kelemahan di dalam kejelasan, kelengkapan, dan akurasi data.

Kedua, belajar dari metode dan teknik penulisan ketiga laporan di atas dan contoh laporan lain yang sudah diterbitkan di dunia, kami menyimpulkan bahwa tema kebebasan beragama, dalam maknanya yang paling luas seperti dirumuskan di dalam Deklarasi PBB dan dokumen-dokumen ICCPR, adalah tema yang mengenainya kita dapat menulis laporan yang lugas dan terus terang, karena jaminan konstitusional mengenainya sudah cukup memadai di Indonesia.  Kami juga menunjukkan bahwa tiga kategori yang dikembangkan Center for Religious Freedom (regulasi pemerintah, favoritisme pemerintah, dan regulasi sosial) adalah kategori-kategori paling memadai untuk menilai dan melaporkan kebebasan beragama di Indonesia, sesudah kita mencocokkannya dengan situasi khusus Indonesia.  Akhirnya, selain analisis kualitatif yang menimbang insiden-insiden pelanggaran dalam perspektif historis, politis, dan konstitusional yang lebih luas, kami juga menemukan bahwa analisis statistik dapat menjadi alat yang sangat berguna di dalam menilai kebebasan beragama atau pelanggarannya dari beberapa segi (sebaran, isu, jenis, pelaku, korban, dan lainnya), yang mempermudah kita di dalam melakukan perbandingan di antara insiden.

 Ketiga, kami menemukan bahwa dengan cara penulisan laporan seperti ditunjukkan pada butir kedua di atas, kita dapat memperoleh gambaran lebih jelas dan akurat mengenai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia di tahun 2008.  Dengan memanfaatkan data-data SI dan WI, kami menemukan bahwa pelanggaran terjadi baik dalam kategori regulasi negara (44 insiden, 41%) maupun regulasi sosial (63 insiden, 59%).  Analisis kualitatif kami memperlihatkan kaitan yang erat di antara berbagai insiden di dalam kedua kategori pelanggaran itu.  Sementara itu, analisis statistik kami juga memperlihatkan segi-segi tertentu yang menonjol dari pelanggaran kebebasan beragama di tahun yang sama: pelanggaran terutama terjadi di Jawa Barat (40 insiden, 37%), menyangkut isu paham keagamaan (72 insiden; 67%), dan hal ini terutama lagi terkait dengan nasib Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) (55 insiden; 51%), dengan warga tampil sebagai pelaku paling dominan di berbagai insiden (39 insiden, 36%).

Keempat, dengan cara penulisan seperti disebut dalam butir dua, kami harus mengeliminasi 158 insiden yang dalam laporan SI dan WI dianggap sebagai pelanggaran kebebasan beragama.  Hal ini karena, dalam pandangan kami, laporan WI dan SI menggunakan kriteria atau tolok ukur yang kurang atau tidak jelas atau tumpang-tindih di dalam memilah insiden apa yang akan masuk dalam kategori pelanggaran dan apa yang tidak.  Selain itu, dalam kedua laporan itu tercakup pula insiden-insiden yang dalam pandangan kami tidak relevan dengan masalah kebebasan beragama atau yang kaitan keduanya belum bisa dipastikan. Download pdf

Written by Admin

August 10, 2009 at 6:33 am

Posted in Penelitian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: