Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Fatwa dan Keadilan Sosial

leave a comment »


MUI Sumenep mengeluarkan fatwa bahwa mengemis adalah perbuatan terlarang atau haram. Fatwa ini didukung oleh MUI pusat. Alasan keharamannya adalah mengemis menjadikan diri hina dan merugikan orang lain.

Atas dasar fatwa tersebut, pemerintah kota (pemkot) di sejumlah daerah gencar melakukan razia pengemis. Pemkot Jakarta Selatan misalnya, marazia dan menjaring 103 pengemis. Begitu juga dengan satpol PP Solo, merazia dan mengusir pengemis dari pusat kota.

Pertanyaanya, Sejauh mana keabsahan fatwa tersebut? Dapatkah fatwa menjadi dasar pemerintah kota menjalankan pemerintahannya? Apakah fatwa adalah solusi bijak untuk keadilan sosial?

Status Fatwa

Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti [pemberi fatwa] tentang suatau masalah. Makna kedua dari fatwa adalah nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.

Pengertian ini menunjukan bahwa fatwa adalah sejenis opini atau pendapat tentang suatu masalah. Karena itu fatwa tidak mengikat sama sekali. Ummat bisa sepakat juga bisa tidak.

Belakangan, fatwa dimengerti bukan sekedar opini atau petuah, melainkan pendapat yang bernilai sakral. Suara fatwa, yang secara bahasa adalah tafsiran manusia biasa, menjadi suara Tuhan.

Perubahan ini terutama manakala fatwa sebagai jawaban ulama [ahli ilmu agama] atas persoalan kekinian mendasarkan diri pada teks alquran dan sunnah nabi. Tafsiran ulama tersebut kemudian dianggap ajaran agama itu sendiri, aturan Tuhan.

Kemudian, perubahan makna fatwa dari petuah menjadi ajaran agama juga karena fatwa merupakan hasil keputusan puluhan bahkan ratusan ulama. Jumlah mendorong kepercayaan orang bahwa hasil fatwa adalah benar-benar mewakili suara Tuhan.

Memosisikan fatwa sebagai pendapat yang bernilai sakral adalah berlebihan. Sebab fatwa adalah tafsiran ulama atas persoalan tertentu. Sebagaimana umumnya tafsir, tidak bisa menghindari unsur personal penafsir: masa lalunya.

Lagi pula, pada saat keputusan fatwa keluar, bukan kesepakatan dalam arti absolut. Ketok palu atas satu fatwa seringkali masih menyisakan persilangan pendapat atas keputusan tersebut. Suara minoritas dieliminasi dengan sendirinya.

Jadi, fawta MUI Sumenep bahwa mengemis itu haram, adalah petuah belaka. Petuah ini baik bagi orang berpunya. Tetapi, petuah ini adalah ancaman bagi mereka yang memang hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui mengemis. Sebagai petuah, sekali lagi, fatwa tidak mengikat: Anda boleh setuju, juga boleh tidak.

Salah Kaprah

Langkah pemerintah mengelola persoalan sosial, dalam hal ini razia pengemis, hanya mendasarkan diri pada fatwa atau petuah MUI adalah salah kaprah. Sebab, pertama, pemerintah mendapat legitimasi mengelola sumberdaya manusia dan alam yang ada dari masyarakat.

Razia pengemis adalah bukti pengkhianatan pemerintah atas mandat yang diberikan masyarakat kepada mereka. Pemerintah diberi mandat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan menjadi tangan kanan lembaga keagamaan swasta. Terlebih kebijakan itu menghentikan kegiatan mengemis, cara terakhir kaum papa, para pemberi mandat itu, bertahan.

Petuah MUI mengenai keharaman mengemis tidak sepenuhnya benar. Karena kegiatan mengemis bagi kaum miskin bukan pilihan, melainkan desakan hidup. Jika ini sebagai pijakan, keadilan macam apa yang hendak dicapai? Bukankah razia pengemis hanya memperburuk keadaan mereka. Di sini letak kesalah-kaprahan lain pemkot yang merazia pengemis.

Keadilan Distributif

Lalu keadilan sosial macam apa yang dibutuhkan? John Rawls, penggagas teori keadilan, dalam bukunya A Theory of Justice (1971) menelisik bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan tidak sama. Ada yang terlahir dari keluarga kaya (beruntung) dan ada juga dari keluarga di bawah garis kemiskinan (tidak beruntung).

Untuk itu, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan sosial. Prinsip pertama adalah bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan yang paling asasi (equality of liberty principle). Setaip warga negara, berdasarkan prinsip ini bebasa berkeyakinan, berbicara, berekspresi, berkumpul dan seterusnya. Selama tidak mengandung unsur kriminal, mengemis mesti dilindungi oleh negara.

Prinsip kedua terkait dengan ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Bagi Rawls, pemerintah wajib memberi kesempatan yang sama bagi warganya mendapatkan keuntungan. Bila warga tidak dalam posisi sosial ekonomi yang sama, negara wajib menyuntikan bantuan agar orang yang tidak beruntung tetap mendapatkan kesempatan yang sama meraih keuntungan. Dan mereka itulah pengemis.

Oleh karena itu, Rawls mengusulkan keadilan distributif. Pemerintah harus mampu mengelola pajak yang diterima orang beruntung menjadi suatu yang bermanfaat besar bagi mereka yang tidak beruntung. Dan tak kalah penting, tepat sasaran.

Oleh karena itu, mengacu pada prinsip Rawls, tugas pemerintah mengatasi ketimpangan sosial bukan dengan merazia dan memulangkan pengemis secara paksa sebagaimana petuah MUI. Melainkan a) memberi rasa aman atas keyakinan dan bentuk ekspresi yang mereka [pengemis][ lakukan selama tidak mengandung unsur kriminal.

b) memberi kesempatan yang sana bagi mereka berkompetisi mendapatkan keuntungan. Jika dirasa tidak sama mulanya berusaha karena mereka miskin, negara wajib membantu agar mereka dapat berkompetisi. Jika demikian, arifkah merazia pengemis? ***

Written by Admin

September 3, 2009 at 8:12 am

Posted in Kolom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: