Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Liku Dunia Politik dan Aktivisme

leave a comment »


“Tetapi mungkinkah melalui jalur politik di lembaga negara, kebijakan bisa searah dengan perjuangan sebagaimana perjuangan di luar kekuasaan? Mengatakan bahwa tidak mungkin, sama tidak realistisnya  dengan pendapat bahwa bisa terwujud 100 persen. Ulil di Partai Demokrat, dan jika panjang umur jadi anggota DPR RI atau pejabat lainnya, tentu akan bernegosiasi.”

______________________________

Bagi saya, adalah kabar gembira, Ulil Abshar Abdalla masuk dalam daftar pengurus Partai Demokrat pimpinan Anas Urbaningrum. Ini artinya, ada kesediaan dari Ulil untuk terjun menceburkan diri di dunia politik. Ia bersedia menjadi politis melalui partai.

Ulil kita kenal sebagai intelektual Islam Indonesia yang selama ini mengkampanyekan gagasan Islam yang ramah, Islam yang terbuka dan Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Keterlibatan Ulil di Partai Demokrat, apalagi jika di kemudian hari ia terpilih menjadi anggota DPR RI, memungkinkan perjuangan di lajur regulasi negara.

Namun begitu, tidak sedikit orang ragu. Bisakah Ulil keluar dari jeratan pragmatisme dalam arti mempekaya diri dan tak peduli dengan idea? atau bisakah aktivis yang penuh dengan agenda ‘suci’ bertahan dalam kubangan politik yang penuh dengan intrik, kebencian, pengkhianatan atau ‘kotoran’? Paling tidak, negosiasi dalam dunia politik berarti membatasi ruang ide masuk sepenuhnya untuk mengakomodasi lawan bernego. Bukankah dengan begitu, idealisme atau kebenaran akan berkurang kualitasnya demi mengakomodasi musuh? Singkatnya, aktivisme tidak bersahabat dengan politik.

 

***

Michel Foucault, pemikir Prancis, mengatakan bahwa kekuasaan menyebar, kekuasaan ada di mana-mana. Foucault membuktikan tesisnya dengan memperlihatkan bahwa lembaga seperti klinik dapat mengatur perilaku manusia. Begitu juga institusi semacam penjara, menurut Foucault, membuat orang memikir ulang perilaku dalam keduapan sosialnya. Tidak ketinggalan, lembaga pendidikan meruapakn salah satu institusi yang memiliki kekuasaan menentukan perilaku baik mahasiswanya maupun masyarakat luas melalui wacana.

Dengan demikian, memahami kekuasaan hanya ada di lembaga politik belaka adalah pendangan lama. Terlebih pada masa di mana capaian teknoloi informasi yang begitu cepat. Hampir tidak ada lagi rahasi di dunia ini. Dan, persebaran informasi yang begitu cepat dan bersifat internasional membuat kekuasaan tidak jelas ada di mana pusatnya. Kekuasaan yang dimiliki politisi bisa dikendalikan melalui tekanan ‘publik’ media informasi. Gagasan Foucault mengenai kekuasaan benar-benar mewakili realitas kita kini.

Pada masa lalu, kekuasaan selalu dilekatkan dengan senjata atau uang. Asumsi inilah yang melatari kenapa kekuasaan dilihat terpusat di tangan elit. Mereka yang tidak ada kendali atas senajat, begitu juga tidak ada kedekatan dengan pengusaha hanya akan menjadi ‘rakyat’.

Asumsi tersebut layak kita ralat. Sebab, menurut Foucault, kekuasaan tidak dikendalikan seberapa erat hubungannya dengan senajata ataupun uang. Manusia mengendalikan kekuasaan melalui wacana atau discourse. Wacana adalah gagasan yang diproduksi dari berbagai latarbelakang dalam isu yang sama. Inilah yang kini kita sering dengar sebagai opini publik. Sejauh ini, opini publik hanya dapat diraba melalui penelitian opini publik lembaga semacam LSI.

Perilaku masyarakat yang tercermin dalam opini publik inilah kekuasan bisa dilihat. Kekuasaan menyebar hingga ke relung yang paling intim dalam kehidupan pribadi. Mulai dari soal kebijakan pemerintah sampai pada aturan berhubungan seks.

 

***

 

Jika kekuasaan menyebar, masih relevankah kita memisahkan antara duania aktvisme dengan dunia politik? Jelas tidak lagi relevan. Dunia aktivisme, yang dalam ilmu sosial lebih sering disebut sebagai gerakan sosial, adalah ruang di mana aktor-aktorya memiliki agenda politik. Mereka berkepentingan dengan kekuasaan. Kepentingan mereka adalah bagaiaman kekuasaan diarahkan kepada, dan mensukseskan, agenda-agenda mereka.

Dengan pengertian seperti ini, gerakan sosial yang liberal dan fundamentalis berada pada model yang sama. Bedanya, khususnya konteks Indonesia, gerakan fundamentalisme sudah berubah strategi menjadi partai politik. Gerakan mereka diluar sistem kenegaraan sudah tidak dapat dipisahkan sama sekali. Ibarat dua sisi mata uang. Dalam hal ini terrepresentasi pada Partai Keadilan Sejahtera. Pada awal berdiri, embrio PKS adalah gerakan sosial untuk syariah Islam di Indonesia. Belakangan, seiring dengan peralihannya menjadi partai politik, PKS tidak lagi menjual isu syariah Islam. Sebab terbukti tidak laku. Dan karenannya akses terhadp kekuasaan pada institusi negara hilang.

Sementara gerakan sosial liberal yang sekular, hingga kini, tidak mewujud menjadi partai politik. Mereka asyik menyalurkan gagasan politknya melalui desakan dari luar kekuasaan negara melalui lembaganya. Mereka memanfaatkan media untuk merebut kekuasaan. Kekuasaan yang muncul berupa wacana. Kita tahu, kasus ‘cicak-buaya’ adalah satu di anatar contoh di mana kekuasaan wacana dari luar menentukan arah kebijakan kekuasaan negara.

Oleh karena itulah, saya menduga, dari luar kekuasaan saja bisa memengaruhi kebijakan publik apalagi dari dalam. Produksi kekuasaan akan lebih kuat jika didukung oleh institus dengan legitimasi yang ada. Dengan demikian, kebijakan yang berlandaskan kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan bisa terwujud.

Di lain pihak, bukan perkaa baru bahwa di dunia aktivisme juga terdapat intrik dan strategi mendapuk kekuasaan di lembaga masing-masing, dan bahkan antar lembaga di hadapan lembaga yang lebih besar. Bukan hanya negara yang terjadi pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan juga terjadi di lembaga non-pemerintah. Proses adu strategi untuk menempatkan seseorang menjadi pemimpin tidak bisa dihindari. Adu strategi dengna cara-cara baik maupun busuk bukan perihal aneh juga dalam jegal-menjegal lawan ‘bermain.’

 

***

 

Tetapi mungkinkah melalui jalur politik di lembaga negara, kebijakan bisa searah dengan perjuangan sebagaimana perjuangan di luar kekuasaan? Mengatakan bahwa tidak mungkin, sama tidak realistisnya  dengan pendapat bahwa bisa terwujud 100 persen.

Politik adalah ruang negosiasi. Dalam negosiasi, tuntutan masing-masing negosiator tidak mungkin 100 persen terpenuhi. Masing-masing akan menurunkan harga dari tuntutannya untuk mencapai kesepakatan. Dan, begitu juga dengan lawannnya. Dalam dunia politik, negosiasi ditempuh dengan berbagai cara dan sarana. Gertakan, tawaran uang, tawaran jabatan, atau ancaman. Di sini, kemamapuan personal dalam negosiasi amat menentukan. Bisa jadi negosiasi menghasilkan keputusan 50:50. Tetapi bisa juga bukan tidak mungkin 90:10.

Ulil di Partai Demokrat, dan jika panjang umur jadi anggota DPR RI atau pejabat lainnya, tentu akan bernegosiasi. Artinya, ia akan menurunkan harga tuntutan dari gagasan dasar perjuangan kita. Tapi tidak mengapa sebab, dengan negosiasi pula harga yang tersisa menjadi bagian dari kesepakatan untuk bangsa Indonesia.

Selamat berjuang mas Ulil. Selamat menempuh hidup baru.

 

Written by Admin

June 18, 2010 at 6:37 am

Posted in Kolom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: