Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Cara Lain Atasi Kekerasan Agama

leave a comment »


Kekerasan bernuansa agama tak kunjung berhenti. Setelah kasus penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik, gereja di Temanggung dan pesantren YAPI di Pasuruan, kekerasan keagamaan terjadi lagi di Indramayu. Sekelompok orang tak dikenal melempari rumah pengikut aliran Tarekot hingga kaca dan perabotan rumah pecah. Beruntung penghuni tidak berada di tempat, hingga peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa.

Tahun 2009, Yayasan Paramadina mengeluarkan laporan penelitian mengenai “Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia tahun 1990-2008.” Laporan tersebut menemukan bahwa selama periode palaporan terjadi 285 kasus konflik keagamaan yang diselesaikan dengan jalur kekerasan. Dari keseluruhan kasus kekerasan ini, sebagian besar terkait dengan isu komunal, misalnya hubungan Islam-Kristen, dan  isu penodaan agama.

________________________

Reading time: 3-5 minutes

Mengapa konflik bernuansa keagamaan yang berujung kekerasan dan merusak ini tidak kunjung reda? Apa yang salah dengan cara pemerintah mengatasi berbagai peristiwa ini? Adakah alternatif bagi pemerintah mengelola konflik keagamaan agar produktif dan tidak destruktif?

Semua pihak sepakat bahwa aksi kekerasan keagamaan tidak dapat dibenarkan dan berusaha mengenyahkannya dari muka bumi ini. namun begitu, pemerintah, lembaga yang diamanati konstitusi melindungi hak setiap warganya, cenderung mengantisipasi kekerasan keagamaan dengan pendekatan teologi.

Terkait kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik misalnya, Menteri Agama berulang kali menyatakan bahwa akar masalahnya adalah keyakinan jamaah Ahmadiyah. Seandainya kembali ke ajaran Islam yang benar atau membentuk agama di luar Islam, kekerasan tidak akan terjadi. Dengan kata lain, teologi Ahmadiyah menyebabkan warga penentang melakukan tindak kekerasan, meski kekerasan tidak dibenarkan.

Pemerintah mengatasi kasus kekerasan komunal, khususnya terkait pendirian gereja, juga dengan pendekatan teologis. Kasus yang dialami Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor menunjukan pendekatan ini. Ketimbang menghukum pelaku perusakan properti pembangunan gereja, pemerintah kota Bogor memilih menyegel gerbang gereja. Pemkot Bogor mengambil langkah ini atas desakan warga yang merasa resah khawatir kristenisasi, terkait keyakinan.

Tidak efektif

Pendekatan teologi ini tidak efektif menghentikan kekerasan karena tiga alasan. Pertama, konflik atas dasar teologi bersifat universal dan natural. Universal karena di manapun dan dalam agama apapun konflik lantaran perbedaan teologi ada. Natural karena keterbatasan manusia memahami yang ilahi mengakibatkan perbedaan. Perbedaan tersebut melahirkan konflik karena masing-masing merasa memahami secara sempurna.

Karena sifatnya yang universal dan natural, konflik teologi tidak bisa dihindari umat manusia. Katakanlah Ahmadiyah berhasil dibubarkan, apakah kekerasan atas dasar penodaan agama lainnya lenyap? Tidak. Buktinya, belum juga persoalan terkait jamaah ahmadiyah kelar, kekerasan dialami santri YAPI, yang diidentifikasi sebagai pesantren beraliran Syiah, terjadi.

Singkat kata, tenaga pemerintah terbuang hanya untuk mengenyahkan teologi minoritas tanpa menghilangkan aksi kekerasan sama sekali. Lebih jauh, membubarkan Ahmadiyah dengan harapan teologinya lenyap sia-sia belaka. Kita saat ini hidup di zaman teknologi informasi yang semakin canggih. Gagasan dan pikiran pemimpin dan para pemikirnya bisa diakses di internet oleh siapa pun, kapan pun.

Kedua, tidak semua konflik akibat perbedaan teologi melahirkan kekerasan. Penentangan terhadap pembangunan gereja di Jakarta dan sekitarnya tidak semua berakhir dengan kekerasan. Tidak sulit menemukan pembangunan gereja secara danai setelah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada warga sekitar dengan baik.

Dengan demikian, alih-alih mengatasi, pendekatan teologi tidak menyentuh persoalan dan cenderung mengaburkan kekerasan dalam setiap konflik keagamaan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengalihkan pendekatan teologi ke pendekatan kewargaan yang netral agama.

Bila klaim Ahmadiyah benar bahwa pengikut mereka tersebar di semua pulau di Indonesia, kenapa kekerasan umumnya terjadi di Nusa Tenggara Barat, Banten dan Jawa Barat? Kenapa di pulau lainnya tidak terjadi aksi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah? Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan teologi bukan akar utama kekerasan.

Ketiga, menilik para pihak yang bertikai dari sudut keyakinannya, pemerintah cenderung mengistimewakan teologi kelompok mayoritas. Kecenderungan ini muncul karena para pihak yang bertikai tidak dilihat sebagai individu biasa yang sama di hadapan hukum. Pihak mayoritas menjadi istimewa lantaran dianggap memiliki keyakinan yang benar. Sementara, pihak minoritas salah sebab keyakinannya dianggap menyimpang.

Kesan pengistimewaan ini memberi kelonggaran bagi warga yang berteologi arus utama (mainstreamin) untuk melakukan aksi kekerasan. Penanganan kasus-kasus kekerasan sebelumnya menujukkan hal itu. Dari ratusan orang FPI yang menggebuk aktivis AKKBB di Monas 2008 lalu, hanya beberapa orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Dari ribuan orang yang menyerang Ahmadiyah di Cikeusik, baru lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kewargaan netral agama

Dengan demikian, alih-alih mengatasi, pendekatan teologi tidak menyentuh persoalan dan cenderung mengaburkan kekerasan dalam setiap konflik keagamaan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengalihkan pendekatan teologi ke pendekatan kewargaan yang netral agama. Paling tidak ada tiga cara pendekatan kewargaan netral agama mengantisipasi kekerasan keagamaan.

Pertama, strategi pemolisian internal dan masyarakat (internal and community policing). Dalam konteks ini, pemerintah mendorong para pihak memiliki mekanisme hukuman kepada siapa saja yang melakukan tindak kekerasan. Hal ini berlaku untuk semua aliran dan sekte pada masing-masing agama.

Dalam konteks Islam, misalnya, MUI baru punya fatwa haram atau sesat bagi aliran teologi tertentu. Sementara tindak kekerasan yang dilakukan umat Islam belum mendapat perhatian yang serius. Sejauh ini, sikap MUI hanya terbatas pada pernyataan tidak membenarkan aksi-aksi kekerasan. Dibanding pernyataan “tidak membenarkan” fatwa MUI mengharamkan aksi kekerasan dapat mengedalikan umatnya.

Kedua, pemerintah memperlakukan setiap warga negara setara di hadapan hukum. Dengan begitu, siapa saja yang melakukan tindak kekerasan, apa pun keyakinannya, akan dikenakan hukuman yang sama. Sebagaimana apresiasi yang sama diberikan kepada siapa saja yang berhasil mengedalikan jamaahnya menghindari aksi kekerasan dalam menyelesaikan konflik, apa pun keyakinannya.

Memperlakukan setiap warga negara sama dihadapan hukum, pada akhirnya, mendorong pihak penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menindak tegas pelaku tindak kekerasan. Sikap tegas penegak hukum tidak akan bertentangan dengan isu hak asasi manusia sebab basis penegakkan hukumnya jelas, kekerasan fisik. Sikap pemerintah menghukum pelaku kekerasan, sejatinya, sama dengan mengakkan hak asasi itu sendiri.

Laporan penelitian Yayan Paramadina menemukan bahwa dibanding aksi kekerasan, aksi damai lebih dominan dalam 20 tahun terakhir. Dari 832 kasus yang terkumlul, 70 persen di antaranya disalurkan melalui jalur damai. Artinya, masyarakat kita punya kapasitas menyelesaikan konflik dengan cara damai. Tinggal bagaimana pemerintah mengelolanya dengan efektif dan bijaksana.

Written by Admin

March 3, 2011 at 6:30 am

Posted in Kolom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: