Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Demokrasi Kita dalam Bahaya!!!

leave a comment »


Demokrasi kita dalam bahaya. Peringatan dini ini ditandai oleh sejumlah keputusan pemerintah pusat (menteri Agama) dan daerah (Bupai dan Gubernur) terhadap penganut ajaran minoritas, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Bupati Pandeglang, Gubernur Jawa Timur dan Jawa Barat telah mengeluarkan keputusan bahwa JAI tidak boleh beraktivitas di daerahnya. Bahkan, DKI Jakarta berencana mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) larangan terhadap JAI (Tempo, 06/03/2011). Larangan lain di level pusat juga tengah disiapkan Menteri Agama: larangan naik haji dan menikah dengan penganut Islam lainnya.

________________________

Reading time: 4-6 minute

Mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi kita? Sejauh mana kebijakan tersebut efektif mengantisipasi tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah?

Ada dua asumsi yang keliru di balik kebijakan tersebut. Pertama, asumsi bahwa persoalan utama kontroversi Ahmadiyah terletak pada ajarannya yang dinilai sesat. pemerintah sibuk mengandaikan kesesatan Ahmadiyah. Hal ini nampak pada peraturan yang ditujukan kepada jamaah Ahamdiyah, bukan pelaku kekerasan kepada mereka. Sehingga, mereka pikir bahwa melarang aktivitas penganut ajaran jamaah Ahmadiyah dapat melenyapkan konflik yang berujung kekerasan yang selama ini terjadi.

Asumsi ini keliru karena konflik atas dasar keyakinan tidak akan pernah hilang. Hari ini penganut Islam konservatif berkonflik dengan penganut Ahmadiyah. Setelah Ahmadiyah berhasil dibungkam, misalnya, atau bahkan lenyap di Indonesia, apakah konflik serupa dengan aliran liannya dalam Islam akan lenyap? Jawabannya, tidak. Menyelesaikan konflik keagamaan dengan membungkam ajarannya sama sekali tidak menyelesaikan masalah utama: kekerasan.

Terlebih, sesat atau tidak sesat keyakinan keagamaan seorang atau sekelompok warga bukan ranah pemerintah. Pemerintah berada di atas semua golongan, apapun agama dan keyakinannya. Pemerintah tidak boleh mengabdi hanya kepada golongan atau kelompok tertentu. Pemerintah wajib mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebab pemerintah menjalankan roda pemerintahannya dari pajak rakyat Indonesia, tak terkecuali jamaah Ahamdiyah.

Sesat atau tidak sesat seseorang merupakan hak paten Tuhan. Persoalan keyakinan adalah pengalaman personal seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang bisa menilai pengalaman tersebut kecuali Tuhan. Stigam saling menyesatkan sudah ada sejak agama-agama dirumuskan. Penganut Kristen, misalnya, sesat menurut penganut Yahudi. Panganut Islam sesat menurut penganut Kristen. Dan, seterusnya. Tetapi sampai saat ini klaim tersebut tidak jelas siapa yang sesungguhnya sesat hingga datang keputusan Tuhan, itu pun kelak di hari pembalasan.

“Sesat atau tidak sesat seseorang merupakan hak paten Tuhan. Persoalan keyakinan adalah pengalaman personal seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang bisa menilai pengalaman tersebut kecuali Tuhan.”

Asumsi kedua adalah bahwa melarang aktivitas penganut Ahmadiyah dapat mencegah tindak kekerasan terhadap mereka. Asumsi ini juga keliru.  Tidak ada jaminan bahwa membungkam aliran yang dinilai sesat, kekerasan terhadap mereka juga lenyap. SKB 3 menteri menyatakan bahwa Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan ajaran Ahmadiyah sekaligus tidak boleh kelompok penentang melakukan tindakan anarkis. En toh, tiga orang jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, meninggal.

Selain itu, peraturan ini juga membuka peluang bagi “polisi” sipil untuk turut membungkam jamaah Ahmadiyah. Dengan dalih membantu pemerintah, mereka merasa berhak mengawasi dan mengintimidasi apapun yang dilakukan jamaah Ahmadiyah. Konsekuensi tak terduga seperti ini tidak dapat dihindari. Misalnya, di Bandung, seorang mayat dibongkar warga kuburannya di Taman Pemakaman Umum (TPU) hanya karena dia penganut Ahmadiyah pasca Gubernur mengeluarkan Pergub pelarangan Ahmadiyah.

Kini, pelaku kekerasan menambah daftar dalil untuk mengusir dan melarang Ahmadiyah dari tanah kelahirannya. Selama ini, mereka mengacu pada fatwa MUI dan SKB tiga Menteri. Tengok saja ceramah para penentang yang menghalalkan darah jamaah Ahmadiyah. Fatwa dan SKB selalu menjadi dalil yang mereka ulang-ulang untuk mobilisasi massa menentang keberadaan Ahmadiyah.

Peraturan ini jelas membahayakan demokrasi kita. Stigma sesat menjadi kata sakti untuk memberangus hak warganya berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan beragama. Karena tidak ada definisi absolut, stigma sesat bisa keluar dari siapa saja untuk kelompok mana saja. Dengan demikian, bukan tidak mungkin stigam sesat digunakan oleh kelompok tertentu, kepada kelompok tertentu, untuk tujuan memberangus suara tertentu. Peraturan ini hanya mempertegas aturan-aturan mayoritas (majority rules) seraya mengubur hak-hak minoritas (minority right).

Kekerasan yang dilakukan terhadap Ahmadiyah, yang sudah berulang kali terjadi, lebih karena ada kesempatan. Ketidak-hadiran polisi memberi peluang bagi mereka dengan leluasa menyerang panganut Ahmadiyah. Organisasi kemasyarakatan menyerang Ahmadiyah penuh dengan kalkulasi. Mereka menghitung untung dan rugi bagi kelangsungan organisasi dan karis para aktornya. Semakin pemerintah tegas, mereka akan memilih jalur non kekerasan untuk menyuarakan keinginan.

Pada akhirnya, mengelola konflik atas dasar agama yang alamiah bukan dengan melenyapkan ajaran salah satu dari para pihak. Yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa konflik tidak berujung pada aksi kekerasan. Bila target utama peraturan pemerintah untuk mengantisipasi tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah, maka pemerintah sebaiknya fokus pada kekerasan, bukan ajaran teologinya.

Sudah sepantasnya bila pemerintah mengubah peraturan yang melarang aktivitas jamaah Ahmadiyah menjadi melarang kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Perubahan inilah yang paling realitis untuk mengawal dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Atas dasar peraturan anti kekerasan ini, pemerintah bisa bertindak tegas kepada siapa saja atas dasar apa saja yang melakukan tindak kekerasan, termasuk kepada penganut ajaran minoritas seperti Ahamdiyah.

Ketimbang sibuk memikirkan koalisi, jauh lebih mendesak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyobno membatalkan peraturan pelarangan terhadap JAI yang dibuat bawahannya di sejumlah daerah. Kami menunggu keberanian Bapak melakukannya demi masa depan demokrasi kita. Saya berharap Anda, SBY, kelak dikenang sebagai presiden dari partai demokrat yang menegakkan demokrasi. Dan, bukan sebaliknya, sebagai perusak demokrasi.[]

Sumber foto: http://centraldemokrasi.com

Written by Admin

March 24, 2011 at 7:08 am

Posted in Kolom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: