Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Memahami Kembali Arti Keragaman

leave a comment »


Keragaman adalah takdir bagi kita, masyarakat Indonesia. Sehingga, keinginan untuk menyeragamankan masyarakat adalah kesia-siaan. Tragisnya, keragaman, khususnya agama, selalu menjadi lahan paling sensitif untuk melahirkan konflik. Konflik akibat keragaman alami. Menjadi masalah kemudian jika konflik tersebut bermuara pada aksi kekerasan. Perusakan harta benda, penganiayaan , bahkan pembunuhan. Artikel ini ingin mengkaji keragaman dari beberapa perspektif: personal, sosial dan institusional. Dengan cara itu, berharap kita sadar bahwa keragaman tidak sepantasnya menjadi sumber petaka, melah sebaliknya menjadi sumber daya untuk membangun bangsa lebih kuat dan bisa bersaing dengan nagara lain.

[Artikel ini dimuat di Jurnal Harmoni, Litbang Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010].

Indonesia terdiri dari 17.504 pulau. Sekitar 11 ribu pulau dihuni oleh penduduk dengan 359 suku[1] dan 726 bahasa[2]. Mengacu pada PNPS no. 1 tahun 1969—yang baru saja dipertahankan Mahkamah Konstitusi—Indonesia memiliki lima agama “resmi”. Pada masa presiden Abdurahman Wahid, pemerintah mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Meski hanya enam, di dalam masing-masing agama tersebut terdiri dari berbagai aliran yang berwujud dalam organisasi sosial. Begitu juga ratusan aliran kepercayaan hidup dan berkembang di Indonesia.

Namun demikian, pengakuan kita akan keragaman baru nampak di permukaan. Selama 30 tahun, rezim Orde Baru merayakan keragaman dari segi fisik, dan pada saat bersamaan, menekan keragaman substansial dalam rangka menjaga stabilitas negara. Pengetahuan mengenai berbagai jenis suku, adat, budaya dan agama muncul dalam setiap pelajaran sekolah. Namun, keragaman hanya boleh memperkenalkan diri di ruang publik di bawah kuasa dan kendali rezim. Sehingga, harmoni sosial masyarakat kita sangat bergantung pada rezim Orde Baru. Ketika presiden Soeharto mundur, rezim Orde Baru runtuh, keragaman menjadi malapetaka. Keragaman menjadi sumber konflik yang berujung pada aksi kekerasan.

Kini, 12 tahun pasca reformasi, Indonesia kelabu. Serangkaian kerusuhan sosial bernuansa etnis, agama, separatisme dan terorisme terjadi. Kerusuhan di Kalimantan antara suku Dayak dan suku Madura. Di Maluku dan Poso, perang saudara beda agama berkecamuk. Belakangan, kelompok kepercayaan dan aliran keagamaan yang dianggap sesat menjadi korban kekerasan massa. Kontroversi rumah ibadah yang diiringi dengan pembakaran di sejumlah daerah, khususnya pulau Jawa, belum reda hingga kini. Juga beberapa gerakan seperatis di sejumlah daerah bermunculan. Aceh, Maluku dan Papua adalah tiga wilayah yang sempat ingin memisahkan diri. Terakhir, kita disbukkan oleh aksi terorisme yang berlindung di balik wajah agama Islam.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa pengetahuan tentang keragaman yang diajarkan di sekolah tidak berbanding lurus dengan harmoni sosial? Kenapa kita lebih sering memaknai keragaman atau pluralisme sebagai ancaman ketimbang rahmat? Lalu bagaimana mengelola keragaman agar kehidupan sosial kita tetap harmoni dan menjadi sumber kekuatan di mata dunia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita telusuri akar keragaman dari sudut pandangan eksistensial (personal) manusia. Melalui akar personal kita akan melihat sejauh mana keragaman mungkin dan di mana batasannya. Kemudian, akar keragaman juga bisa kita temukan dalam kehidupan sosial. Keragaman individu dalam kehidupan sosial lalu mengerucut menjadi identitas kelompok. Dalam konteks inilah diskusi mengenai politik identitas menjadi krusial untuk menelusuri akar keragaman pada dimensi sosial.

Terakhir, keragaman dapat kita lihat wujudnya dalam kerangka institusional. Keragaman yang merupakan anugerah bagaimanapun sudah menjadi bahan renungan para founding fathers dalam merumuskan Indonesia. Untuk itu keragaman perlu ditelusuri dari segi bagaimana negara mengelolanya. Untuk tujuan tersebut, tulisan ini akan menelusuri bagaimana nasib keragaman pada masa transisi. Atas dasar penelusuran tersebut, kita akan menimbang bagaimana keragaman bisa menjadi sumber berkat kekuatan Indonesia di masa yang akan datang dan di mata dunia ketimbang musibah.

Akar Keragaman: Dimensi Eksistensial

Keragaman dalam pengertian paling radikal, menyangkut perbedaan antar manusia. Saya dan Anda berbeda. Masing-masing kita berbeda cara memandang dan memahami pemandangan yang ada di hadapan kita. Begitu juga dengan saudara sedarah pasti berbeda. Bahkan dua saudara kembar sekalipun, tak luput dari perbedaan. Manusia pada dasarnya unik. Pada titik tertentu, keunikannya tersebut tak terbandingkan dengan manusia lainya.

Perbedaan ini bermula dari keterbatasan pada diri manusia. Keterbatasan ini bukan sekedar berangkat dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang terbatas. Keterbatasan manusia dapat kita telusuri secara empirik dari perangkat lunak yang menjadi dasar ekspresi manusia. Manusia lahir melalui tiga perangkat ini, panca indra, akal dan bahasa. Interaksi manusia atas dasar perangkat lunak tersebut, yang memiliki keterbatasan, melahirkan perbedaan pada saat menyatakan diri di ruang publik.

Keterbatasan panca indera

Pertama, panca indera. Panca indera pada masa pencerahan mula-mula dilirik sebagai sumber pengetahuan. David Hume bahkan menilai bahwa tidak ada pengetahuan tanpa pencerapan panca indera atau pengetahuan empirik. Hume meyakini bahwa tidak ada hukum kausalitas atau sebab akibat. Pengetahuan manusia adalah untaian pengalaman inderawi (Hume, 1955). Misalnya, kaca pecah setelah batu menyentuhnya, tidak berarti batu menyebabkan kaca pecah. Tetapi peristiwa batu berurutan dengan peristiwa pecahnya kaca.

Namun begitu, pandangan Hume tidak cukup kokoh. Panca indera memiliki keterbatasannya sendiri. Keterbatasan panca indera terletak pada keterbatasan organ fisiknya. Mata hanya bisa memandang ada yang ada di hadapan dan dalam jarak pandangan tertentu. Telinga hanya bisa mendengar dalam jarak dan arah angin tententu. Demikian juga indera perasa, hanya bisa merasakan apa yang tersentuh oleh kulit. Bahkan kombinasi semua panca indera dalam mencerap objek terbatasi ruang dan waktu.

Keterbatasan panca indera menyumbangkan banyak perbedaan dalam memahami sesuatu. Contoh paling terkenal adalah analogi tiga orang buta meraba gajah. Masing-masing diminta mendefinisikan gajah tersebut. Orang yang menyentuh badan gajah, dia mengatakan bahwa gajah itu keras dan besar. Orang kedua menyentuh kaki gajah dan menyatakan bahwa gajah itu bulat. Sementara orang ketiga memegang belalai dan menilai bahwa gajah itu panjang. Masing-masing berbeda tentang apa itu gajah lantaran keterbatasan indera rasa saat menyentuh gajah.

Begitu juga ketika kita memahami ajaran agama. Kita tak ubahnya tiga orang buta tersebut. Meski kita punya perangkat lunak panca indea yang bisa kita pakai untuk membaca literatur, kita tidak bisa mengelak dari keterbatasan panca indera. Sehingga hasil bacaan atas teks tersebut menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Bahkan analisis atas teks yang terang benderang sekali pun. Di sinilah letak keragaman bersumber: lantaran keterbatasan panca indera.

Keterbatasan akal

Kedua, akal. Akal lebih luas ketimbang panca indera. Jika indera tidak bisa mengatasi objek yang ia cerap pada ruang dan waktu yang berbeda, maka akal diyakini dapat mengatasi keterbatasan tersebut. Objek yang dicerap panca indera pada masa tertentu tersimpan pada memori. Sekumpulan memori kemudian menjadi dasar akal melakukan inferensi atau kesimpulan-kesimpulan. Melalui akalnya, manusia dapat mengerti prinsip-prinsip umum pola hubungan antar objek. Akal kemudian diyakini sebagai sumber pengatahuan utama. Rene Descartes, filsuf modern yang merumuskan pemikiran ini, melahirkan jargon terkenal: cogeto ergo sum [aku berpikir maka aku ada] (Descartes, 1977).

Meski akal dapat melengkapi pencerapan panca indera, bukan berarti akal sempurna. Immanuel Kant, filsuf yang disebut-sebut sebagai puncak abad pencerahan (aufklarung), menunjukan keterbatasannya. Menurut Kant, akal terbatas pada 12 kategori. Akal hanya mampu melakukan inferensi manakala ia menggunakan kategori yang tersedia. Tanpa kategori-kategori, akal tidak berguna. Ia tidak lebih dari gudang data (Kant, 1965).

Kelemahan akal melalui 12 kategori yang dimilikinya hanya menyaring objek fisik dalam bingkai ruang dan waktu. Akal tidak mampu memberi jawaban pasti atas persoalan metafisika. Keberadaan Tuhan misalnya. Analisis akal yang mengandalkan kategori tidak dapat menyentuh Tuhan. Sehingga pengetahuan tentang Tuhan yang diturunkan atas dasar inferensi akal bukan jawaban pasti sebagimana pengetahuan yang menolak keberadaanya atas dasar inferensi akal tersebut.

Contoh lain, fenomena santet. Setidaknya hingga kini, belum ada temuan ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena santet. Bagaimana mungkin ada sejumlah barang dalam perut tanpa diketahui asal mulanya. Keterbatasan akan juga terjadi pada 11 kategori lainnya untuk menjelaskan fenomena metafiska.

Pada gilirannya, keterbatasan akal menyumbang pada perbedaan pendapat dan kepercayaan. Baik itu atas objek fisika atau metafisika. Perbedaan terhadap objek fisik terbukti dengan munculnya sejumlah teori fisika dan temuan berbeda pada masing-masing zaman. Temuan Isac Newton tentang gravitasi mempengaruhi cara berpikir sains selama tiga abad. Teori Newton kemudian runtuh oleh temuan Einstain  tentang teori relativitas. Perbedaan ini membuktikan bahwa akal terbatas dan menghasilkan pemahaman berbeda-beda atas objek yang sama. Keragaman lantaran keterbatasan akal niscaya hukumnya.

Jika keterbatasan akal atas objek fisik bisa melahirkan perbedaan persepsi, maka pengetahuan tentang Tuhan sudah pasti berbeda. Bahkan keragaman pengetahuan tentang Tuhan seberagam jumlah manusia. Masing-masing kita mengalami perjumpaan pengalaman berbeda-beda sehingga kita memersepsi keberadaan atau penolakan atas-Nya. Oleh karenannya, kita tidak perlu heran jika ada perdebatan antara orang yang percaya keberadaan Tuhan, melalui agama atau tidak, dengan mereka yang atheis. Perdebatan tersebut semata-mata lantaran akal pikir manusia terbatas.

Keterbatasan bahasa

Dalam perkembangannya, muncul gagasan bahwa keterbatasan indera dan akal sebagai akar keragaman diperuncing oleh bahasa. Perbedaan dan keragaman pengetahuan atas dasar indera dan akal makin nyata keragamannya ketika dirumuskan dalam bahasa. Bahkan Ferdinand de Saussure meyakini bahwa tidak ada pengetahuan tanpa bahasa (Saussure, 1974). Sehingga, akar perbedaan dan keragaman sesungguhnya pada keterbatasan bahasa.

Keterbatasan bermula dari kenyataan bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Sementara tanda memiliki keterbatasannya sendiri. Keterbatasan tanda inilah yang kemudian menjadi garis batas bahasa. Tanda terbatas lantaran ia terdiri dari konsep dan bentuk. Hubungan antara konsep dan makna seolah taksir. Kata gajah hanya merujuk pada hewan besar dan memiliki belalai. Kata gajah tidak bisa digunakan untuk menandai hewan kecil dan bersayap. Bagaimana dengan dua kata yang bisa yang sama untuk makna yang berbeda? Misalnya apel dan apel. Yang satu merujuk pada jenis buah, yang kedua fenomena lelaki mengunjungi kekasih. Kedua kata ini juga pada akhirnya terbatas manakala muncul dalam rangkaian kata dalam satu kalimat.

Keterbatasan tanda kemudian melahirkan perubahan dan keragaman bahasa. Pertautan dan rajutan satu tanda dengan tanda lainnya menentukan makna. Kalimat “saya sakit kepala,” sebagai contoh. Bila rajutan huruf berubah, makna dengan sendirinya berubah. Kata sakit pada kalimat tersebut jika huruf vokal i di depan ditukar dan a di belakang, hasilnya bisa berubah: “saya sikat kepala.” Begitu juga dengan perubaha tatanan kata, makna kalimatnya juga bisa berubah. Misalnya susunan kalimat kita tukar menjadi “kepala sikat saya” tentu maknanya berubah.

Keragaman atas dasar keterbatasan bahasa melahirkan keragaman berpikir umat manusia. Perbedaan antara Newton dan Einstain tidak lebih karena rumusan bahasa yang berbeda. Perbedaan keduanya bermula dari keterbatasan bahasa yang dimiliki masing-masing pemikir paling berpengaruh tersebut. jika ilmuan fisika bisa berbeda lantaran rumusan bahasanya, apalagi keyakinan akan dunia metafisika. Perbedaan agama dengan ribuan keyakinannya yang ada di dunia adalah bukti betapa masing-masing orang mengambil cara ucap yang berbeda untuk memahami dan menghayati Sang Ada Absolut. Pilihan masing-masing orang atas bahasanya adalah keragaman tersendiri dalam kehidupan manusia. Di sinilah pluralitas eksistensial itu bercokol.

Keragaman atas dasar keterbatasan bahasa ini jadi kian kompleks manakala berhadapan dengan teks, ruang dan waktu. Teks dalam konteks ini adalah seluruh objek dan peristiwa yang ada di hadapan kita. Tidak hanya dalam arti teks tertulis, tetapi juga tes tidak tertulis. Sementara ruang dan waktu membingkai cara kita menghadapi teks. Tidak sekedar beragam lantaran keterbatasan tanda, keterbatasan merumuskan dalam memaknai teks makin meneguhkan bahwa keragaman persepsi pada diri manusia tak terbantahkan.

Keragaman pemaknaan atas teks berangkat dari debat panjang mengenai objektivitas makna. Pertanyaanya apakah kita, kini, dapat mengungkap makna sebenarnya (makna sebagaimana dimaksud oleh pengarang) suatu teks? Schleiermacher percaya bahwa kita dapat dan harus mengungkap makna sebagaimana dimaksud si pengarang. Caranya? Sistem bahasa, di manapun dan kapanpun mesti memiliki struktur. Dengan menelusuri struktur, penafsir dapat memahami makna bahasanya. Sementara, makna utuh teks dimungkinkan dengan mencari semangat zaman kala teks tersebut ditulis (dalam tradisi umat Islam asbabun nuzul). Makna objektif, Schleiermacher yakin, niscaya dapat direngkuh (Schleiermacher, 1959).

Namun demikian, keyakinan Scheleirmacher ini tidak bisa mejelaskan kenyataan bahwa para penafsir bisa melahirkan tafsir yang berbeda-beda, padahal pada ruang dan waktu yang sama. Gadamer mengingatkan bahwa Scheleimacher melupakan peran penafsir. Bagi Gadamer, betapapun usaha penafsir keras untuk mencapai objektivitas makna, penafsir  berhadapan dengan kenyataan bahwa ia memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Latar belakang dan pengalaman ini membentuk pola pikir dan perspektif masing-masing penafsir (Gadamer, 1975).

Karena itulah, menurut Gadamer, penafsir tak dapat diremehkan. Ia menyumbangkan banyak hal dalam mengungkap makna teks. Secara eksistensial, kita hidup tidak di ruang hampa. Saya hidup sudah menduduki “jabatan” sebagai seorang sunda, anak gunung, Islam NU turunan, dan sebagainya. “Jabatan” tersebut melekat dalam pemahaman kita dan menjadi penyangga dan penentu cara kita memilih cara ucap mengungkap makna teks. Tak hanya ruang, waktu pun ikut menentukan jenis kita dalam memaknai objek atau peristiwa yang ada dihadapan kita.

Dengan demikian, akar eksistensial keragaman atau pluralitas manusia terletak keterbatasan panca indera, akal dan bahasa. Menyeragamkan pikiran, persepsi dan pengetahuan selalu menelan korban. Sebab pada dasarnya, manusia unik dan masing-masing tampil dalam kesunyiannya masing-masing.

Akar Keragaman: Dimensi Sosial

Namun begitu, keterbatasan panca indera, akal dan bahasa yang mendasari keragaman tidak berarti memusnahkan persamaan. Sebab keragaman hanya mungkin manakala di sana ada persamaan. Apa yang kita sebut berbeda lantaran ada bagian-bagain tertentu pada kesunyian manusia yang sama. Persamaan dan perbedaan pada diri manusia dengan melihatnya pada dimensi sosial. Interaksi antar manusia di lingkungan sosial melahirkan sejumlah persamaan dan perbedaan.

Interaksi yang melahirkan perbedaan dan persamaan pada gilirannya membentuk kelompok-kelompok. Kelompok tersebut mulai dari sekala kecil [keluarga] hingga terbesar [bangsa]. Persamaan-persamaan yang teridentifikasi dalam kelompok inilah yang kini kita kenal dengan identitas. Identitas saya Sunda karena saya mengidentifkasi ada sejumlah kesamaan dengan orang-orang yang seringkali dirumuskan sebagai Sunda. Persamaan tersebut misalnya jenis bahasa yang sama.

Identifikasi ini pada saat yang bersamaan berlangsung setelah mengeliminasi perbedaan-perbedaan yang ada. Saya menemukan diri saya Sunda setelah saya mengeliminasi perbedaan saya yang berasal dari Garut dengan orang Sunda lain yang berasal dari wilayah Tasikmalaya. Dan begitu seterusnya hingga identitas transnasional, yaitu agama. Saya merasakan satu identitas dengan warga muslim Palestina lantaran teridentifikasi sama-sama mengacu pada kitab suci yang sama: al-Quran.

Proses identifikasi diri tersebut seringkali muncul begitu saja. Saya tidak perlu merenung terlalu panjang untuk sampai pada kesimpulan bahwa saya orang Sunda. Identifikasi berlangsung di alam bawah sadar. Karena itulah muncul perdebatan dari asal mula identitas. Sebagian pemikir meyakini bahwa identitas yang beragam ini adalah anugerah Ilahi. Identitas tercipta seiring Tuhan menciptakan manusia. Oleh karenannya, bagi mereka identitas memiliki karakter yang tetap dan tidak akan berubah seiring ruang dan waktu. Identitas Sunda sudah ada sejak zaman ajali dan tidak akan berubah hingga dunia ini kiamat.

Pandangan bahwa identitas sebagai given tidak bisa menjelaskan mengapa ada orang yang dengan mudah berganti identitas. Lebih dari itu, kadang satu identitas menghilang sementara identitas lainnya muncul. Untuk itulah, pemikir seperti Michel Foucault mengajukan pandangan bahwa identitas pada dasarnya cair dan dapat berubah seiring ruang dan waktu (Foucault, 1970). Sebab identitas merupakan bentukan manusia melalui interaksinya sepanjang sejarah. Saya seorang Sunda, tetapi dengan mudah saya bisa menghilangkan kesundaan saya dan beralih menjadi identitas Indonesia misalnya. Hari ini saya bisa mengidentifikasi diri sebagai NU dan di lain waktu saya bermotamorfosa menjadi Muhammadiyah.

Keragaman identitas di ruang publik tidak tumbuh berkembang dengan mulus. Selalu saja ada gesekan antara satu identitas dengan identitas lainnya. Gesekan tersebut didorong oleh faktor kekuasaan. Kehendak berkuasa tak terelakan pada diri manusia manakala ia tampil ruang publik. Terlebih dia tampil mewakili identitas tertentu. Dia akan merasa paling berhak menentukan aturan main ketimbang indetitas lainnya. Sehingga identitas tertentu bisa menghakimi atau meminggirkan identitas lainnya. Dari segi inilah kita mengenal istilah politik identitas.

Politik identitas, menurut A. Syafii Maarif, mulanya adalah gerakan mahasiswa di Amerika tahun 60-an atas dasar penindasan ekonomi maupun rasial (Maarif, 2010). Gerakan mahasiswa memperjuangakn hak-hak kelompok ekonomi dan ras tertentu yang tersingkir, khususnya warga Afro-Amerika. Tujuan mereka adalah bagaimana warga kelas kedua bisa tampail ddi ruang publik secara setara dengan kelompok lainnya.

Belakangan politik identitas tidak hanya menjadi basis gerakan marxis, tetapi identitas atas dasar sosial, budaya dan keagamaan juga mulai memperlihatkan gejala yang sama. Pertumbuhan penduduk muslim di Eropa dan Amerika yang makin membesar melatari politik identitas tumbuh berkembang di sana. Di antara penduduk muslim tersebut, menurut Buya, umumnya sulit beradaptasi dengan budaya setempat. Mereka yang kurang terdirik gagap menghadapi perbedaan identitas yang ada. Mereka meyakini kelompok lain harus musnah demi tegaknya kelompok mereka di ruang publik. Akibat paling nyata, bagi Maarif, adalah bom bunuh diri yang menewaskan banyak orang di Madrid, Inggris dan Amerika.

Karena itulah, dari sudut dimensi sosial, akar keragaman terletak pada bagaimana identitas tampil di ruang publik yang tidak jarang menimbulkan gesekan. Di sinilah jarak antara pengetahuan akan keragaman artifisial tidak berbanding lurus dengan harmoni di lingkungan sosial kita. Alih-alih harmoni, perbedaan identitas lebih sering tampil dengan berbagai konflik dan bahkan berakhir menjadi aksi kekerasan.

Keragaman Berkat atau Musibat? Dimensi Institusional

Keragaman eksistensial yang mengambil wujud sosialnya dalam politik identitas, akan menjadi rahmat atau musibat bergantung pada bagaimana institusi negara mengelolanya. Rezim ikut menentukan apakah keragaman identitas bisa dipertahankan sebagai sumber kekuatan atau sumber kelemahan suatu bangsa. Indonesia pada masa rezim Orde Baru pernah diakui sebagai macan asia dalam berbagai bidang. Olah raga, beberapa kali Indonesia merajai sejumlah perlombaan olah raga tingkat Asia. Kemudian, dari segi ekonomi Indonesia adalah negara berkembang di Asia siap bersaing dengan negara maju lainnya di Amerika dan Eropa. Pada masa ini, negara memanfaatkan sumberdaya manusia dari berbagai latarbelakang identitas-identitas yang ada.

Namun sayang, keragaman sebagai sumber kekuatan bangsa sifatnya top-down. Artinya harmoni dan penggalaman kekuatan datang dari atas ke bawah, dari negara ke warga. Siapa saja membantah upaya ini dia akan berhadapan dengan moncong senjata karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Keragaman sebagai sumber kekuatan bangsa tidak tumbuh dari kesadaran warga. Gotong royong yang selalu kita banggakan sebagai jati diri bangsa, sejatinya bentukan rezim.

Situasi berubah pada saat Soeharto mundur, rezim Orde Baru runtuh. Perbedaan identitas kemudian menjadi sumber musibat bagi seluruh komponen masyarakat. Politik identitas mengambil bentuk dalam aksi-aksi kekerasan dan kerusuhan atas nama suku dan agama. Ini adalah bukti bahwa kesadaran harmoni tidak muncul dari kesadaran warga. Sehingga masa transisi menuju demokrasi menjadi ajang kelompok-kelompok dengan identitas tertentu meneguhkan keberadaan dan kekuasaannya.

Pada masa transisi negara lemah. Pemerintahan lebih fokus pada upaya memantapkan struktur politik yang lebih adil dan demokratis. Selain itu, kemampuan negara di bidang keamanan melemah. Lembaga keamanan tidak lagi percaya diri sebagaimana pada masa sebelumnya. Lembaga keamanan mendapat tekanan dari berbagai pihak dan dianggap lembaga paling berlumuran dosa sebagai garda terdepan dalam pelanggaran hak asasi manusia pada masa rezim sebelumnya. Kelemahan negara pada masa transisi inilah yang kemudian politik identitas antar masyarakat tidak jarang berakhir dengan aksi kekerasan. Dalam konteks inilah keragaman bangsa menjadi musibat bagi warganya.

Politik identitas di Indonesia pada masa transisi ini makin mengerikan. Gerakan sosial atas nama identitas keagamaan, khususnya Islam seringkali berakhir dengan menelan korban. Mulai dari isu aliran sesat, rumah ibadah tak berizin, dan menegakkan negara Islam dengan teror sebagai jalan. Meski mesjid di Indonesia umumnya masih dalam kendali NU dan Muhammadiyah, dua organisasi moderat dan penopang demokrasi, Maarif menilai bahwa gerakan Islamis dan salafis radikal mulai berkibar di Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah tiga organisasi yang hingga kini memperjuangkan syariat Islam sebagai sistem negara. FPI adalah organsiasi sosial yang lebih sering tampail di muka publik dengan wajah yang beringas.

Sementara MMI dan HTI tidak tampak menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan agendanya. Namun begitu, kedua organisasi ini tidak bersedia menggunakan jalur demokrasi yang tersedia. Mereka menilai demokrasi adalah sistem manusia yang bertentangan dengan hukum dan aturan main dari Tuhan. Terakhir, gerakan keagamaan Islam di bawah organisasi Jamaah Islamiyah menyalurkan aspirasinya melalui jalur kekerasan melaui sejumlah aksi teror.

Maarif yakin bahwa politik identitas bukan ancaman berarti jika kita benar-benar menghayati dan mengamalkan visi dan misi para pendiri bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Namun begitu, Pancasila di sini, mengutip gagasan Nurcholish Madjid, tidak boleh ditafsir secara monolitik. Kita harus membuka tafsir atas Pancasila agar dengannya dapat mengawal keragaman identitas dan budaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penghayatan tersebut mendorong sitem demokrasi sebagai mekanisme dalam perebutan kekuasaan dan pengambilan kebijakan secara adil dan transparan. Sehingga kontestasi dengan sendirinya melahirkan kedaharan bahwa keragaman adalah berkah dan sumber kekuatan.

Harmonisasi Keragaman

Jika keragaman identitas mengakar dalam setiap diri kita, maka keharmonisan sosial harus kita ciptakan sendiri. Untuk itu perlu kesadaran masing-masing kita bahwa keragaman tidak bisa kita tolak. Juga kita tidak bisa memaksakan orang lain sama dengan kita. Sebab perbedaan dan keragaman adalah hakikat kemanusiaan akibat panca indera akal dan bahasa kita yang terbatas.

Namun apakah kesadaran saja cukup? Tentu saja tidak. Dalam survei LSI bersama Lazuardi Birru tahun 2010 menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Indonesia intoleran. Enam dari 10 orang Indonesia tidak bisa menerima disekitarnya dibangun rumah ibadah agama lain. Lalu bagaimana mengatasi intoleransi yang umum seperti ini?

Untuk mengatasinya adalah komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum. Agenda penegakkan hukum  harus menjadi prioritas mempercepat masa transisi menuju konsolidasi demokrasi. Aturan main dan hukum yang dibuat melalui mekanisme demokrasi harus dikawal dengan baik. Siapa saja yang melanggara aturan main dia harus mendapatkan hukuman sebagaimana diatur dalam UU yang berlaku. Siapa saja yang tampil dengan wajah beringas dan melakukan tindakan kriminal, ia akan berhadapan dengan penegak hukum yang tegas. Sehingga, sikap intoleransi buah dari politik identitas yang mengarah pada tindakan dengan kekerasan tidak berani muncul.

Menekan warga untuk tidak menyalurkan aspirasinya melalui cara kekerasan saja tidak cukup. Upaya ini harus dibarengi dengan membuka ruang kontestasi yang selebar-lebarnya. Sehingga, aspirasi tersalurkan dengan baik dan melalui mekanisme yang adil, transparan dan bertangung jawab. Dengan begitu, keragaman akan tetap kita rayakan melalui kontestasi yang sehat. Pertaruangan kekuatan berbagai elemen dengan sendirnya akan menyeleksi anak-anak terbaik bangsa. Dengan begitu, kemungkinan kita bersaing dengan negara lain semakin lebar.

Di lain pihak, kontestasi juga menuntut para pesertanya tampil mengesankan di hadapan seluruh lapisan masyarakat. Sebab dukungan masyarakat adalah kekuatan utama kontestasi ini. Sehingga gerakan sosial berbasis identitas keagamaan sekalipun akan mencari dukunagn tak hanya dari identitas yang ia miliki tetapi juga lintas identitas. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang membuka diri terhadap keanggotaan non-muslim dalam partainya. Dengan demikian, politik identitas bisa menjadi berkah atau kekuatan jika rezim memperkuat mekanisme demokrasi dan memperlebar kesempatan setiap warga berkompetisi. Jika tidak politik identitas adalah sumber malapetaka yang setiap hari mengancam keberadaan warga, khususnya dengan identitas minoritas.

Penutup

Dengan demikian, keragaman memiliki akar terdalam  dalam diri kita. Yakni keterbatasan sumber pengetahuan kita, panca indera, akal dan bahasa. Keterbatasan diri ini, dalam interaksi sosialnya, kemudian melahirkan pengelompokan-pengelompokan di masyarakat menjadi identitas. Sayangnya Konstelasi antar identitas tidak hanya melahirkan kerjasama tetapi juga seringkali berbuntut kekerasan dan menelan korban. Konstelasi yang tidak menguntungkan ini umumnya dalam masa transisi, di mana negara masih berkonsentrasi memperbaiki mekanisme menuju sistem demokrasi yang adil, transparan dan terbuka.

Oleh karena itu, agar keragaman menjadi kekuatan ketimbang malapetaka, kita memerlukan harmonisasi. Harmonisasi keragaman harus datang pertama-tama dari dalam diri, bukan dari luar. Kesadaran tersebut adalah kesadaran eksistensial. Yakni, perbedaan dan keragaman tidak bisa kita tolak. Sekaligus kita juga tidak bisa memaksakan keragaman menjadi keseragaman.

Akan tetapi, adalah wajar jika tidak seluruh umat manusia memiliki kesadaran ini. Mesti ada sebagai pihak yang ingin menghempaskan pihak lainnya demi kekuasaan di ruang publik. Oleh karena itu, kesadaran diri saja tidak cukup. Kita membutuhkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum yang berlaku. Sembari pada saat yang bersamaan menciptakan ruang kontestasi yang adil, transparan dan bertanggungjawab.***

Bibliografi

Dercartes, Rene, The Philosophical Works of Descartes , Translated Elizabeth Haldane and G. R. T. Ross two vol., London: Cambridge University Press, 1977.

Foucault, Michel, The Order of Things, London: Tavistock Publication Limited, 1970.

Gadamer, Hans George, Truth and Method, New York: The Seabury Press, 1975.

Hume, David, An Inquiry Concerning Human Understanding, ed. Charles W. Hendel,New York: Bobbs-Merri, Liberary of Liberal Art, 1955.

Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, New York: Prometheus Books, 1990.

Maarif, A. Syafii dkk. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia, Jakarta: Paramadina, 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_suku_bangsa_di_Indonesia

http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=ID

Sumber foto: http://ndinez-gudanggula-gula.blogspot.com

[2] Lihat http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=ID diakses pada Senin, 16 Agustus 2010.

Written by Admin

April 11, 2011 at 5:21 am

Posted in Kolom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: