Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Di sini Teror, di sana Damai

with one comment


Terorisme tidak ada habisnya. Usai para pelaku teror bom buku tertangkap, polisi baru-baru ini menangkap pimpinan pesantren Umar bin Khattab, Bima, Nusa tenggara Barat. Penangkapan tersebut menyusul bom yang meledak di dalam pesantren tersebut dan salah satu penghuninya membunuh polisi atas dasar doktrik pengkafiran (takfir). Apa sesungguhnya akar kekerasan yang dilakukan teroris Islamis—kelompok yang ingin menegakkan syariat Islam sebagai aturan publik yang formal—ini? Apa tidak ada cara untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan sebagian kelompok Islamis ini?

Julie Chernov Hwang, asisten profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Goucher College, Amerika Serikat, dalam buku ini mengajak kita bertanya dengan cara yang berbeda. Untuk mempelajari kekerasan, mari pelajari juga perdamaian. Mengapa kekerasan terjadi di satu tempat dan tidak di tempat lain? Betul bahwa Jemaah Islamiyah (JI) dengan leluasa dapat melakukan aksi teror di Indonesia. Tetapi mengapa kelompok yang sama tidak berkembang di Turki dan Malaysia, dua negara yang penduduk Muslimnya dominan?

Buku yang lahir dari disertasi doktor ini menantang sejumlah teori lama mengenai fenomena radikalisme di negara-negara Muslim. Dua teori dominan yang menjelaskan kenapa kekerasan menjadi pilihan kelompok Islamis mencapai tujuannya. Pertama, kekerasan kelompok islamis dipicu oleh ideologi radikal yang membenarkan kekerasan sebagai jalan. Atas dasar pandangan jihad sebagai perang, Amrozi dan kawan-kawannya meledakkan bom di Bali. Teori ini lemah manakala diajukan pertanyaan mengapa orang Islam yang juga meyakini ajaran yang sama tidak melakukan kekerasan untuk mencapai tujuannya?

Kedua, kekerasan keagamaan dipilih karena kemiskinan yang melanda umat Islam yang terpuruk dibanding negara-negara maju di barat. Frustrasi akan kondisi tersebut mendorong kelompok Islamis melakukan aksi kekerasan berupa teror bom dan lainnya. Namun lagi-lagi penjelasan ini lemah manakala diajukan fakta bahwa Osama bin Laden lahir dari keluarga pengusaha minyak yang sukses. Teori ini juga tak mampu menjalaskan bahwa ada jutaan umat Islam di bawah garis kemiskinan tetapi toh mereka tidak terlibat dan tidak mau melakukan aksi kekerasan sebagaimana dipraktikkan para teroris.

Dengan membandingkan Turki, Indonesia (orde baru dan reformasi), dan Malaysia, Hwang mengajukan negara sebagai faktor penjelas. Hwang membalikkan perhatian dari melalu melihat masyarakat ke negara. Bagi Hwang, pilihan pada aksi teror atau kekerasan lainnya bergantung pada bagaimana negara memperlakukan mereka. Semakin negara terbuka dan berwibawa, semakin mereka kehilangan alasan untuk melakukan aksi kekerasan. Sebaliknya, jika akses mereka untuk menyuarakan tertutup ditambah pemerintah korup, tidak ada cara lain kecuali kekerasan sebagai jalan menuntut keadilan.

Untuk itu, Hwang merinci faktor negara tersebut ke dalam dua segi. Pertama, apakah negara membuka ruang bagi kelompok Islamis untuk berpartisipasi berpolitik. Jika kesempatan politik terbuka, mereka akan memanfaatkannya dengan membentuk partai politik dan mengabaikan cara-cara kekerasan. Jika tidak, apalagi jalan menuju cita-cita selain perlawanan dengan senjata.

Namun demikian, bagi Hwang, partisipasi saja tidak cukup. Negara harus memiliki, ini faktor kedua, kapasitas mumpuni dalam mengurusi hajat hidup rakyatnya. Bila tegas dalam penegakkan hukum, negara dapat merontokkan basis kekuatan kelompok Islamis. Dan bila pelayanan sosial terpenuhi, negara akan memonopoli basis legitimasi. Sehingga masyarakat tak akan membiarkan kelompok garis keras tumbuh subur.

Masyarakat, dalam penelitian Hwang, menilai rezim orde baru, pimpinan Soeharto, berwenang karena berhasil menyediakan layanan sosial dengan baik. Tetapi pada saat yang sama menutup kanal politik bagi gerakan Islamis. Bahkan untuk sekedar berdakwah atau menyuarakan aspirasi harus berhadapan dengan pentungan. Alih-alih melemahkan, rezim otoriter ala orde baru ini diam-diam mendorong gerakan Islamis membangun kekuatan bawah tanah.

Sementara itu, keterbukaan era reformasi memang mendorong gerakan Islamis membentuk partai politik. Sebagian kelompok Islamis menyalurkan aspirasi melalui PKS, PPP atau PBB. Namun lantaran pelayanan sosial negara yang tidak memadai, aksi teror kelompok Islamis tidak kunjung sirna. Teroris seakan ‘mati satu tumbuh seribu’ karena masyarakat umumnya kurang percaya pada pemerintah.

Selain layanan sosial, Indonesia era reformasi juga menghadapi tantangan dalam penegakkan hukum. Densus 88 cekatan dalam mengungkap dan menangkap jaringan teroris. Tetapi dukungan internasional terhadap gerakan teroris di Indonesia belum bisa dikontrol. Jangankan keamanan di perbatasan, penjahat bisa berlalu lalang dari dan ke luar negeri melalui pintu bandara. Inilah dua faktor mengapa terorisme di Indonesia tidak kunjung sirna.

Berbeda dengan dua jenis rezim di Indonesia, Turki adalah tipe nagara yang partisipasi politiknya terbuka dan pelayanan sosialnya merata. Sehingga respons gerakan Islamis dengan membentuk partai dan mengabaikan jalan terorisme. Memang Turki sempat kehilangan kendali akan hukum seperti di wilayah suku Kurdi. Di wilayah tersebut, sejumlah aksi kekerasan terjadi akibat ketiadaan kontrol hukum atas wilayah pada tahun 70-an. Setelah pemerintah mengambil alih kontrol, kekerasan di sana segera menyusut.

Adapun di Malaysia, menurut Hwang, negara berhasil menyediakan ruang partisipasi bagi gerakan Islamis, meski tak seterbuka Indonesia dan Turki. Melalui UMNO gerakan Islamis menyalurkan aspirasi politiknya dan menjadi penguasa. Namun, dari segi kapasitas negara, Malaysia lebih mumpuni dibanding kedua negara itu. Pemerintah Malaysia dapat memastikan tidak ada wilayah tanpa hukum dan mendominasi layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, negara berperan amat besar dalam menentukan kekerasan atau damai, jalur yang ditempuh gerakan Islamis.

Meski peran negara sangat penting, dalam buku ini Hwang luput melihat jenis pemimpin di masing-masing negara. Rezim orde baru yang otoriter namun efektif tidak bisa lepas dari sosok Soeharto. Ia pemimpin tegas. Saking kelewat tegas, ia menggunakan senjata untuk menaklukkan lawan politiknya, termasuk kelompok Islamis. Begitu juga dengan partisipatoris namun tidak efektif seperti sekarang ini merupakan hasil dari ketidaktegasan Susilo Bambang Yudoyono dalam memerintah.

Terlepas dari keterbatasan itu, buku ini mengajarkan kita bahwa aksi teroris bukan aksi brutal tanpa memperhitungkan untung rugi. Mereka akan memilih kekerasan jika pemerintah tidak menguntungkan mereka dari segi partisipasi politik dan pelayanan publik. Namun bila ruang partisipasi politik terbuka dan layananan sosial memadai, maka mereka kekerasan hanya akana merugikan mereka sendiri. Selain tidak ada alasan untuk pembenaran aksinya, mereka juga akan mendapat perlawanan dari masyatakat disekelilingnya.

Oleh karena itu, buku ini sangat berguna bagi masyarakat luas dan, khususnya, para pemangku kebijakan. Akar terorisme bisa diatasi hanya jika negara hadir di tengah-tengah kita. Negara yang terbuka dan kuat dapat melunakkan potensi brutal gerakan Islamis dalam mencapai tujuannya. Dan, pada pundak negaralah damai di (negeri) sini, sedamai di (negara) nun-jauh di sana.***

Written by Admin

August 12, 2011 at 5:43 am

Posted in resensi

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Bisa tidak hipotesis Hwang itu digunakan untuk menafsirkan aksi teror yg dilakukan kelompok Kristen fundamentalis seperti yg terjadi di Norwegia, atau dahulu di AS saat peledakkan gedung federal Oklahoma?

    Himawan Pridityo

    August 13, 2011 at 4:00 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: