Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Ulama dan Mutu Demokrasi Kita – II

leave a comment »


Lady Gaga akhirnya membatalkan rencana konser di Indonesia. Apakah ini kemenangan penjaga moral? Saya tidak suka dengan jenis pertanyaan ini. Mereka berhasil membatalkan Lady Gaga tampil di Indonesia. Tapi sejatinya mereka gagal membendung Gaga sampai ke ruang privat kita via internet. Bila awalnya, Lady Gaga hanya akan dinikmati para penonton yang punya uang belaka, kini polemik memaksa secara halus Gaga diakses bahkan di telepon genggam.

Jenis pertanyaan lainnya, juga tidak saya sukai: apakah ini kekalahan pejuang kebebasan berekspresi? Apakah ini pertanda polisi tunduk kepada ormas yang dianggap besar? Apakah ini pertanda pemerintah kita lemah untuk menjamin hak warga negara? Buat saya kalah menang bukan isu, dan kita tidak perlu merayakan, pun meratapinya. Menata Indonesia tidak bisa diselesaikan dalam satu pertandingan, dan berhadapan dengan satu klub. Ia akan diuji dalam beberapa pertandingan dan beberapa jenis musuh. Keep fighting, ini kuncinya.

Sebagaimana saya katakan dalam Ulama dan Mutu Demokrasi I, ada hikmah yang mungkin tidak kita sadari di sela-sela polemik seputar Lady Gaga: secara publik ulama memperlihatkan kekeliruan FPI, dan organisasi Islam sejenisnya, yang selalu menggunakan kekerasan sebagai cara ucap. Buat saya, dalam tulisan itu, ini pertanda bahwa pandangan ulama dan cita-cita demokrasi kita sama: kontestasi tanpa kekerasan. Untuk itu, kolaborasi antara ulama dan pemerintah (pembawa amanah demokrasi kita) amat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

Pertanyaannya kini adalah: Sejauh mana kolaborasi itu bisa berhasil mengikis kekerasan? Apa prasyarat kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik, dan memenuhi kepentingan masing-masing pihak, yang ujungnya kekerasan dianggap tidak lagi stretgis? Siapa saja aktor yang sebaiknya terlibat?

Sebelum menjawabnya, ada baiknya saya kembali memperlihatkan duduk persoalannya agar jelas mengapa kolaborasi penting.

***

Kekerasan yang sedang saya bicarakan di sini bukan kekerasan personal atau spontan. Kekerasan yang kita bicarakan adalah kekerasan yang dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan secara sistematis. Kekerasan jenis ini sifatnya berkelompok. Kekerasan yang mereka gunakan sebagai strategi. Kadang dipakai, kadang dijadikan ancaman, kadang sama sekali tidak terkatakan.

Sebagai strategi, kekerasan tidak selalu dipakai. Kekerasan dipakai jika sudah pada titik di mana kepentingan kelompoknya tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara memaksa. Kekerasan dipakai jika lawan yang hendak dipaksa dianggap lemah. Kekerasan menjadi pilihan jika tidak ada yang menghambat untuk menggunakannya.

Prasyarat yang pertama dan kedua akan sangat bergantung pada masing-masing pihak. Ibarat di hutan, Singa akan memangsa Kerbau hutan karena dia hanya bisa lari dan tidak bisa melawan. Tetapi Singa tidak sembarangan memangsa ketika berhadapan dengan Harimau, sesama raja hutan. Kekerasan sebagai sarana dengan demikian alami: Siapa kuat dia memangsa.

Suasana hutan rimba dengan dunia manusia hampir tidak ada beda, kecuali satu: pihak ketiga yang dianggap bisa memaksa agar satu kelompok tidak memangsa kelompok lainnya. Dalam konteks inilah, prasyarat ketiga sangat menetukan apakah strategi kekerasan akan dipakai atau tidak. Selama pihak ketiga menjalankan kewajibannya memaksa dan memenjarakan siapa saja yang menggunakan kekerasan, maka kekerasan bukan pilihan. Dan begitu sebaliknya: kekerasan akan dipakai oleh kelompok mana saja sejauh tidak ada pihak ketiga yang menghambatnya.

Pihak ketiga ini dipercayakan kepada pemerintah, dan polisi dalam hal ini sebagai tangan kanannya. Karena tidak ada yang gratis, masyarakat menaruh kepercayaan tersebut sembari membawa uang pajak demi keamanan. Sebagai pembayar pajak dan ingin pajak tersebut digunakan sebagaimana mestinya: memberi rasa aman, masyarakat ikut mengontrolnya. Intinya, masyarakat menaruh harapan kepada pemerintah untuk menjadi pelindung dari segala macam ancaman dan kekerasan.

Pemerintah di sini bermacam-macam. Ada yang dasar mereka menyatakan diri pemerintah datang dari kayangan, jadilah mereka raja titisan para dewa. Ada yang merasa wakil Tuhan, jadilah mereka pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Ada juga yang meresa diri pemimpin abadi yang tahu segala apa yang terbaik untuk rakyatnya, jadilah ia diktator dan paling rendah otoritarian. Semua jenis pemerintah ini mementingkan haknya di atas hak warganya. Alih-alih sebagai pelindung, mereka sumber ketakutan warganya.

Dalam situasi itulah, orang mulai memikirkan sistem yang pemerintahnya bekerja mengabdi kepada warga negara dan memastikan mereka mendapat hak dasarnya. Usulan itu adalah demokrasi. Demokrasi sederhananya adalah sistem pemerintahan yang kedaulatan dan sumber legitimasi pelaksananya rakyat (manusia, bukan yang gaib). Atas dasar legitimasi dari rakyat inilah, pemerintahan demokratis harus menjamin setiap warga negara berkontestasi memperbutkan kekuasaan demi kepentingan masing-masing secara aman dan damai.

Untuk memenuhi rasa aman, pemerintah mempercayakan kepada lembaga kepolisian untuk mengemban amanah tersebut. Dialah pihak ketiga yang memungkinkan tidaknya setiap kelompok yang berkompetisi berani atau tidaknya menggunakan cara kekerasan sebagai cara ucap. Sejauh polisi membiarkan kekerasan dipakai, sejauh itu juga tindak kekerasan akan dipraktikkan. Inilah mengapa FPI dkk masih menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai strategi.

Persis pada saat itulah mutu demokrasi kita pertaruhkan. 14 tahun lalu kita menggemakan reformasi menuju demokrasi karena warga negara merasa tidak aman untuk menyuarakan kepentingannya. Adalah buruk mutu demokrasi kita jika rasa aman kembali terancam dari sesama warga sipil hanya karena pemerintah atau polisi dalam hal ini tidak bekerja.

***

Yang kita bicarakan di sini adalah jenis kekerasan yang dipakai oleh kelompok sosial yang ingin kepentingan kelompoknya terpenuhi di ruang publik. Kelompok ini bisa menggunakan etnis, agama, atau identitas lain sebagai bungkus pemersatu. Kepentingan mereka sesungguhnya material belaka, tetapi dibungkus oleh sentimen identitas tertentu. Kepentingan tersebut mereka tuntut dari pemerintah yang mereka anggap tidak mewadahinya. Inilah yang orang seringkali bilang politik identitas.

Dalam sejarahnya, politik identitas adalah cikal bakal di mana kaum buruh mendapat hak politik, seperti memilih wakil mereka di parlemen. Politik identitas pula yang menghantarkan perempuan memperoleh hak suara dan dipilih. Politik identitas juga yang merintis dan memungkinkan Barak Obama kini menjadi presiden USA. Singkat kata, politik identitas selalu menjadi bagian penting dalam demokrasi, tidak pada sistem lainnya.

Menjadi perkara rumit, ketika kekerasan dibungkus bahasa agama. Beberapa kata kunci agama Islam yang biasa dipakai untuk membungkusnya: jihad, nahyi munkar, asyiddau ‘ala kuffar. Bom bunuh diri yang dilakukan Amrozi cs, bom di beberapa gereja awal tahun 2000-an, perusakan tempat hiburan malam, penyerangan dan penganiayaan mereka yang dianggap sesat adalah bentuk kekerasan yang dibungkus agama.

Model-model ini membuat agama, khususnya Islam, diidentikan dengan kekerasan. Identifikasi ini sebenarnya menjadi keprihatinan tokoh agama dan ulama kita. Karena kalau Islam diidentikan dengan kekerasan, maka siapa saja yang menggunakan simbol agama juga akan diidentikan dengan kekerasan. Maka ulama lah yang pertama-tama akan ditunjuk hidung karena senantiasa menggunakan simbol Islam pada tampilan, bahasa dan perilaku. Ini merugikan sekali, dan siapa mau? Tak ada.

Di sisi lain, tiga kata kunci yang saya sebut tadi juga tidak sembarangan dipakai. Ulama telah menafsirkan dalam beragam tafsir. Dan, tafsir mainstream adalah bahwa kekerasan dalam rangka jihad tidak perkenankan bila bukan dalam situasi perang. Nahyi munkar, sebagaimana kiai Ali Mustafa Yakub utarakan, merupakan wewenang pemerintah. Dan asyida’u ala kuffar bukan pembenar untuk melakukan kekerasan.

Dengan demikian, jelas sudah bahwa bahasa agama yang dipakai untuk membungkus laku kekerasan adalah tafsir sempalan. Ulama harus lebih banyak lagi dan sevata publik mengingatkan kelompok atas nama Islam yang menggunakan kekerasan, sebagaimana kiai Ali melakukannya.

Akan tetapi, mengingatkan saja tidak cukup. Mendukung pemerintah untuk menindak tegas pelaku kekerasan, bahkan mereka yang membungkusnya dengan bahasa agama amat penting. Pemerintah biasanya takut kalau kelompok yang dihadapi menggunakan atribut, simbol dan bahasa agama. Mereka takut kualat, mereka takut dianggap musuh agama (Islam), mereka juga takut tidak mendapat dukungan dari agamawan.

Di sinilah peran ulama. Ulama sanagat penting untuk mendelegitimasi kekerasan keagamaan, dan ulama bisa membesarkan hati pemerintah bahwa menindak tegas kelompok macam FPI tidak akan kualat, tidak akan dianggap musuh agama (Islam), juga kekurangan dukungan. Dengan begitu pemerintah bisa bekerja memberi perlindungan kepada warga negara dengan tenang, betapapun yang dihadapi menggunakan simbol agama.

***

Sejauh mana kolaborasi itu bisa berhasil mengikis kekerasan? Apa prasyarat kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik, dan memenuhi kepentingan masing-masing pihak, yang ujungnya kekerasan dianggap tidak lagi stretgis? Siapa saja aktor yang sebaiknya terlibat?

Sejujurnya, pertanyaan ini belum saya jawab dalam tulisan ini. Insya Allah pada tulisan berikutnya, kita akan menjumpai jawabannya.

Negara harus bebaskan biaya pendidikan
Negara harus bebaskan biaya kesehatan
Negara harus ciptakan pekerjaan
Negara harus adil tidak memihak

Itulah tugas negara
Itulah gunanya negara
Itulah artinya negara
Tempat kita bersandar dan berharap

Kenapa tidak ?
Orang kita kaya raya
Baik alamnya
Maupun manusianya

Dan ini yang kita pelajari sejak bayi
Hanya saja kita tak pandai mengolahnya

Oleh karena itu bebaskan biaya pendidikan
Biar kita pandai mengarungi samudera hidup
Biar kita tak mudah dibodohi dan ditipu
Oleh karena itu biarkan kami sehat
Agar mampu menjaga kedaulatan tanah air ini

Negara negara
Negara harus seperti itu
Bukan hanya di surga di duniapun bisa

Negara negara
Negara harus begitu
Kalau tidak bubarkan saja
Atau ku adukan pada sang sepi

Negara harus berikan rasa aman
Negara harus hormati setiap keyakinan
Negara harus bersahabat dengan alam
Negara harus menghargai kebebasan

Itulah tugas negara
Itulah gunanya negara
Itulah artinya negara
Tempat kita bersandar dan berharap
Selain Tuhan

Written by Admin

May 29, 2012 at 5:23 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: