Renungan

"Adil Sejak dalam Pikiran"

Menteri Agama dan Kebhinekaan

leave a comment »


Koran Tempo, 14/07/2015

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survei evaluasi kinerja pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 9 Juli lalu. Kinerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menurut survei itu, menempati peringkat kedua terbaik setelah Menteri Kelautan.

Temuan ini menunjukkan, betapa pun kontroversial, kebijakan Menteri Lukman mendapat dukungan masyarakat. Ini kabar baik. Sembari merayakan, kita menanti kebijakan berani politikus PPP ini untuk menuntaskan kasus-kasus bernuansa agama dan keyakinan di Indonesia.

Jika kita tengok lagi keputusan-keputusan Menteri Lukman, ada harapan kasus-kasus konflik bernuansa agama bisa diselesaikan.

Masih ingat keputusan Lukman mengenai lantunan Al-Quran di Istana memakai langgam Jawa? Sebagian orang merayakan keputusan ini sebagai bagian dari cara beragama yang ramah terhadap budaya lokal. Namun sebagian lainnya mengutuk kebijakan tersebut sebagai anti-Islam.

Meski menjadi polemik, keputusan ini tetap ia ambil karena menurut dia keputusan tersebut sudah benar. Ia merasa yakin karena sebelum keputusan ini diteken, ia telah berdiskusi dengan para kiai ihwal keabsahan langgam Jawa untuk membaca Al-Quran. Lebih jauh, ia mengajak para kiai itu untuk menyeleksi qori, pelantun Al-Quran, yang paling fasih dan tidak menabrak aturan yang berlaku.

Langkah tersebut memperlihatkan kesediaan Menteri Lukman menjadi pendengar yang baik sebelum mengambil keputusan. Kesediaan mendengar bagi seorang pejabat, apalagi menteri, adalah barang mewah. Kemewahan ini tidak kita temukan pada menteri agama sebelumnya. Tidak aneh jika Menteri Lukman cukup percaya diri dalam mengambil keputusan soal langgam Jawa, meski cukup kontroversial.

Selain itu, keputusan soal langgam Jawa ini menunjukkan keberpihakannya pada kebhinekaan Indonesia. Tak hanya soal langgam Jawa, pernyataan mengenai warung makan selama Ramadan memperlihatkan keberpihakannya itu. Ia tahu bahwa di Indonesia, tidak semua orang berpuasa selama Ramadan.

Meski demikian, selama setahun menjadi menteri, pernyataan berani Menteri Lukman masih di permukaan. Ia sesungguhnya memiliki pekerjaan rumah yang lebih mendasar: konflik bernunasa agama dan keyakinan. Ia harus memikirkan masalah nasib pengungsi Ahmadiyah di Transito dan warga Syiah di Sidoarjo, yang sampai saat ini belum diselesaikan. Ini baru dua contoh.

Sejauh ini, Menteri Lukman menawarkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) untuk mengatasi konflik agama di Indonesia. Model penyelesaian dari atas ke bawah melalui regulasi baru ini sejatinya tidak memadai. Jangankan UU baru, konstitusi saja tidak bisa menjamin kemerdekaan penganut Syiah untuk tinggal di kampungnya sendiri di Madura.

Studi PUSAD Paramadina (2011) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kepentingan merupakan cara paling efektif untuk mengatasi konflik agama. Beberapa gereja di Bekasi, misalnya, berhasil didirikan setelah para pihak bersedia berbicara dari hati ke hati. Kesediaan itu lahir setelah mereka telaten mencari akar masalah di balik kasusnya.

Di sinilah gaya kepemimpinan Menteri Lukman, yang bersedia mendengar dan berpihak pada kebhinekaan akan diuji: Apakah ia bersedia mendengar semua pihak? Apakah ia bersedia mengambil kebijakan yang pro-keragaman? *

Written by Admin

July 14, 2015 at 6:09 am

Posted in Kolom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: